Usai menjalani retret di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi dan Wakil Wali Kota Surabaya Armuji mengawali hari pertama kerja dengan silaturahmi dan doa bersama, serta menyantuni 50 anak yatim piatu, di Balai Kota, Sabtu, (1/3/2025). Dalam kesempatan ini, turut dihadiri Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Surabaya, termasuk perwakilan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Surabaya, organisasi masyarakat (ormas), tokoh masyarakat, tokoh agama, hingga pengusaha. 

Dalam pertemuan tersebut, BPBD Kota Surabaya tidak hanya hadir sebagai peserta,  tetapi juga turut berperan aktif dalam antisipasi keamanan dan penanggulangan kejadian darurat selama acara berlangsung. Tim BPBD tekah melakukan koordinasi dengan pihak keamanan, serta menempatkan petugas dengan peralatan tanggap darurat di beberapa titik di area Balai Kota.

Dalam pertemuan tersebut, penanganan bencana khususnya banjir menjadi salah satu fokus pembahasan. BPBD Kota Surabaya yang hadir dalam acara tersebut menyimak dengan seksama paparan Wali Kota terkait skala prioritas pembangunan, terutama mengenai penanganan titik-titik rawan banjir yang telah diidentifikasi berdasarkan usulan masyarakat.

Wali Kota Eri Cahyadi menyatakan, di momentum awal Ramadhan ini ia ingin menyelaraskan visi-misi program pembangunan Kota Surabaya selama lima tahun ke depan bersama masyarakat. Menurutnya, pembangunan kota tidak bisa dilakukan hanya oleh pemerintah dan Wali Kota, melainkan harus melibatkan seluruh masyarakat Surabaya, termasuk BPBD dalam upaya mitigasi bencana.

“Jadi hari ini saya memang memulai untuk menyamakan cara berpikir visi-misi dengan menyantuni anak yatim, tapi sebenarnya itu adalah berbagi. Karena apa? Kota ini tidak bisa bergerak sendiri tanpa ada peran masyarakat,” kata Wali Kota Eri. Pada hari pertama kerja, dirinya ingin mengajak warga yang mampu untuk menyisihkan sebagian hartanya guna membantu warga kurang mampu. 

Terkait penanganan bencana, Cak Eri mengungkapkan bahwa penanganan banjir di Surabaya memerlukan anggaran yang sangat besar. Setelah masyarakat diminta mengusulkan titik rawan banjir, jika seluruhnya dikerjakan menggunakan anggaran pemkot, biaya yang dibutuhkan bisa mencapai sekitar Rp 9,3 triliun. Jumlah ini sangat signifikan mengingat total anggaran pemkot hanya Rp 12 triliun. 

Perwakilan BPBD Kota Surabaya mengapresiasi sikap Wali Kota yang menempatkan penanganan banjir sebagai salah satu perhatian utama dalam agenda pembangunan lima tahun ke depan. Ini menunjukkan keseriusan pemerintah kota dalam upaya mitigasi bencana dan perlindungan masyarakat dari risiko banjir yang kerap terjadi di beberapa wilayah Surabaya.

Acara silaturahmi ini merupakan langkah awal yang baik dalam rangka membangun sinergi antara pemerintah kota, Forkopimda termasuk BPBD, dan seluruh masyarakat Surabaya. Dengan adanya komunikasi dan koordinasi yang baik antar pemangku kepentingan, diharapkan program-program pembangunan Kota Surabaya dapat berjalan dengan lancar dan tepat sasaran, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Surabaya secara keseluruhan.